PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMILIK HAK ATAS TANAH DALAM PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI (PPJB) YANG MENGANDUNG KLAUSULA KUASA MUTLAK

Abstract

This study was made to criticize the legal force of the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) of land rights for containing an absolute power clause, which is legal smuggling and is null and void, so that actions due to the Notary's partiality have bad faith in the land sale and purchase agreement violating the Book of Laws. Article 1320 of the 4th Civil Code is a condition for the validity of an agreement, namely a lawful cause. The Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) becomes a prohibited substance of the agreement, causing the authentic deed made by the Notary to become a legally flawed deed. Legal protection for the owner of land rights in which the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) uses an absolute power clause that is caused as a result of the Notary's partiality to one of the parties, namely the buyer causing a violation committed by the Notary based on Law Number 02 of 2014 concerning amendments to the Law Number 30 of 2014 concerning the position of a Notary in accordance with Article 16 paragraph (1) as well as the responsibilities of a Notary in making a Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) which contains an absolute power of attorney clause, with losses suffered by the owner of land rights or who is known as the seller then the seller can file a civil lawsuit against the Notary who made the authentic deed.

Penelitian ini dibuat untuk mengkritisi kekuatan hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) hak atas tanah yang mengandung klausula kuasa mutlak merupakan penyeludupan hukum dan batal demi hukum sehingga perbuatan dikarenakan adanya keberpihakan Notaris memiliki itikad tidak baik dalam kesepakatan jual beli tanah melanggar Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320 ke 4 sebagai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sebab yang halal. Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tersebut menjadi suatu substansi perjanjian yang terlarang sehingga menyebabkan akta otentik yang dibuat oleh Notaris tersebut menjadi akta yang cacat hukum. Perlindungan hukum terhadap Pemilik Hak atas tanah yang Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) menggunakan klausula kuasa mutlak yang disebabkan akibat dari keberpihakan Notaris kepada salah satu pihak yaitu pembeli menyebabkan pelanggaran yang dilakukan Notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) serta tanggung jawab Notaris dalam pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang mengandung klausula kuasa mutlak , dengan adanya kerugian yang diderita oleh pemilik hak atas tanah atau yang diketahui sebagai pihak penjual maka pihak penjual dapat mengajukan gugatan perdata terhadap Notaris yang membuat akta otentik tersebut.