PEMBINAAN KECAMATAN KINERJA PERINGKAT TERENDAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Abstract

In granting the government authority to the regions, it indirectly brings consequences for the central government to the regions and also adds responsibility to the regions themselves. Thus a leader and head of government in the region must be able to manage and regulate the organizational affairs of his government agencies. The purpose of this research is to analyze the Lowest Performance Subdistrict Development, obstacles, and solutions in coaching in the field and analyze the efforts made to overcome obstacles in its implementation in the field. The research method is sociological legal research; the approach used in addition to the statutory regulation approach is an approach by conducting interviews. The results of this study are to find out sanctions and guidance or administrative reprimands for failure to take care of their government households for low-ranked sub-districts.

Dalam pemberian kewenangan pemerintah kepada daerah, secara tidak langsung membawa konsekuensi pemerintah pusat terhadap daerah dan juga menambah akan tanggung jawab kepada Daerah itu sendiri. demikian seorang pemimpin dan kepala pemerintahan di daerah harus bisa sedemikian rupa untuk mengelola dan mengatur urusan organisasi instansi pemerintahannya. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis Pembinaan Kecamatan Kinerja Peringkat Terendah, hambatan dan solusi dalam Pembinaan dilapangan dan menganalisis upaya yang dilakukan mengatasi hambatan dalam pelaksanaanya dilapangan. Metode penelitian adalah penelitian hukum sosiologis, pendekatan yang digunakan selain pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan dengan melakukan wawancara. Hasil Penelitian ini untuk mengetahui sanksi dan pembinaan atau teguran administratif terhadap kegagalan mengurus rumah tangga pemerintahannya kepada kecamatan yang berperingkat rendah.