REFORMASI ADMINISTRASI PUBLIK: STUDI PENERAPAN REFORMASI PENGELOLAAN DESA DI INDONESIA DAN TANTANGANNYA DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Abstract
Village management reforms in Indonesia since 2014 have not shown the expected results to date in accordance with the objectives of village management policies. This study aims to explore the implementation of village management reform in Indonesia and its challenges in Indragiri Hilir Regency in terms of public administration reform theory. The data collection method used is sourced from secondary data using literature studies, documentation, journals, books, and other sources relevant to the topics discussed. The results of the study indicate that the implementation of village management reforms in Indonesia in terms of theoretically the goals, objectives, aspects and forms of administrative reform have not been implemented properly, so that village management is carried out in various programs and projects in villages financed from village funds and other funding sources. , not maximized to improve the quality of public services, improve the economy of rural communities, and reduce poverty in villages. Particularly in Indragiri Hilir Regency, which has a village area of 197 villages, the challenge in reforming village management is the most crucial in the problem of implementing village management reforms in terms of public administration reform theory, namely strengthening the capacity of village apparatus, streamlining village program implementation (DMIJ Plus Terintegrasi) by collaborative governance approach, and building a joint movement that is synergistic in tackling poverty in a measurable manner in every village.
Reformasi pengelolaan desa di Indonesia sejak tahun 2014 prakteknya sampai dengan saat ini belum menunjukkan hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan kebijakan pengelolaan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengekplorasi penerapan reformasi pengelolaan desa di Indonesia dan tantangannya di Kabupaten Indragiri Hilir ditinjau dari teori reformasi administrasi publik. Metode pengumpulan data yang digunakan bersumber dari data skunder menggunakan studi kepustakaan, dokumentasi, jurnal, buku, dan sumber lain yang relevan dengan topik yang dibahas. Hasil penelitian, menunjukkan bahwa penerapan reformasi pengelolaan desa di Indonesia ditinjau secara teoritis dari tujuan, sasaran, aspek dan bentuk reformasi administrasi belum diterapkan secara baik, sehingga pengelolaan desa yang dilaksanakan dalam berbagai program dan proyek di desa yang dibiayai dari dana desa maupu sumber dana lainnya, tidak maksimal untuk meningkatkan kualitas layanan publik, meningkatkan ekonomi masyarakat desa, dan mengurangi angka kemiskinan didesa. Khusus di Kabupaten Indragiri Hilir yang memiliki wilayah desa sebanyak 197 desa, tantangannya dalam mereformasi pengelolaan desa yang paling krusial dalam problem penerapan reformasi pengelolaan desa ditinjau dari teori reformasi administrasi publik ialah melakukan penguatan kapasitas aparatur desa, mengefektifkan implementasi program desa (DMIJ Plus Terintegrasi) dengan pendekatan collaboratif governance, dan membangunan gerakan bersama yang sinergis dalam penanganamn Kemiskinan secara terukur di setiap desa.
References
[2] Badan Pusat Statistik Kabupaten Indragiri Hilir (2022). https://inhilkab.bps.go.id/
[3] Chalil, T. M. (2020). The Efficieny Of Village Government Spending In Indonesia : A Meta-Frontier Analysis. Journal of Indonesian Economy and Business, 35(1), 1–16.
[4] Cahyono, Azis, Nurhasim, Rahman, Zuhro. (2020). Pengelolaan Dana Desa Studi dari Sisi Demokrasi dan Kapasitas Pemerintahan Desa. Jakarta. LIPI Press.
[5] Creswell, J. W. (2014). Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. 4th ed. SAGE Publications, Inc. 2455 Teller Road Thousand Oaks,. California, United States of America.
[6] Chairul, S. Imam H. (2020) Kolaborasi Pemerintahan. Universitas Terbuka. Tangerang Selatan
[7] Chris Ansell, Alison Gash, Collaborative Governance in Theory and Practice, Journal of Public Administration Research and Theory, Volume 18, Issue 4, October 2008, Pages 543 571, https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
[8] Direktorat Jenderal Pembangunandesa dan Perdesaan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Peringkatan Nilai Rata-Rata Indeks Desa Membangun Tahun 2022 Provinsi-Kabupaten-Kecamatan-Desa
[9] Fitri, Miswara. (2021). Manajemen Desa. Dalam Buku Pengantar Manajemen Publik. Depok. Khalifah Mediatama.
[10] Grindle, M.S & Hilderbrand, M. E. (1998). Building sustainable capacity in the public sector : what can be done ? Public Administration, 15, 441–463.
[11] Kabul Setio Utomo, Sudarmo, Didik G. Suharto. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. Surakarta. Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Sebelas Maret. Spirit Publik Jurnal Administrasi Publik Volume 13, Nomor 1, April 2018
[12] Kalvin Edo Wahyudi, Mewujudkan Good Governance dalam Implementasi Program Pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa di Jawa Timur. UPN Veteran Jawa Timur Journals of Economics Development Issues (JEDI) EDI Vol. 2, No. 2, 43-52, 2019
[13] Liu, Q. Q., Yu, M., & Wang, X. L. (2015). Poverty reduction within the framework of SDGs and Post-2015 Development Agenda. Advances in Climate Change Research, 6(1), 67–73. https://doi.org/10.1016/j.accre.2015.09.004
[14] Mustakim, (2015. Kepemimpinan Desa. Jakarta. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia.
[15] Mubecua, M. A. (2018). China’s Progress in Poverty Reduction: What Can South Africa Learn from China to Attain the Poverty Eradication Goal in the Sustainable Development Goals? Journal of Economics and Behavioral Studies (ISSN: 2220-6140) Vol. 10, No. 6, pp. 91-98, December 2018 10(6), 2018.
[16] Novy Setia Y. (2019). Implementasi Konsep Penta Helix dalam Pengembangan Potensi Desa melalui Model Lumbung Ekonomi Desa di Provinsi Jawa Timur. Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri. Matra Pembaruan. Jurnal Inovasi Kebijakan. jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp. Vol 3 (1) (2019): 37-46. DOI: 10.21787/mp.3.1.2019.37-46
[17] Nirma, (2020) Bupati Inhil Pinta OPD Dukung DMIJ Plus Terintegrasi. Publikasi 07 November 2020 diakse dari https://mediacenter.inhilkab.go.id/berita/bupati-inhil-pinta-opd-dukung-dmij-plus-terintegrasi
[18] Rusli, Amin, Nuh, Susanti, Aisyah. (2020). Teori Reformasi Administrasi. Tengerang Selatan-Banten. Univeritas Terbuka.
[19] Sedarmayanti. (2013). Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan yang Baik . Bandung: Refika ADITAMA.
[20] Safitri, Fathah. (2018). Pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan good governance. Bappeda litbang kabupaten sragen. Media Penelitian Dan Pengembangan Jurnal Litbang Sukowat. volume 2 nomor 1 tahun 2018.
[21] Szabo, V., & Strang, V. R. (1997). Secondary analysis of qualitative data. ANS. Advances in nursing science, 20(2), 66–74. https://doi.org/10.1097/00012272-199712000-00008
[22] Weny A. Dungga, Abdul Hamid Tome, Apriyanto Moha (2017). Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa Di Kecamatan Telaga Jaya Kabupaten Gorontalo. Maksigama. Jurnal Ilmiah Hukum Universitas Wisnuwardana Malang, Volume 11 Nomor 1 Periode Mei 2017
[23] Wasistiono, Tahir. (2019). Administrasi Pemerintahan Desa. Tengerang Selatan-Banten. Universitas Terbuka.
[24] Yukl, G. (7th ed. 2010). Leadership in Organizations . Prentice Hall, 2002. United States of America.
[25] Zed, M. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
Copyright (c) 2023 Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
