INVENTARISASI POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PADA USAHA AGEN TRAVEL PERJALANAN DARAT DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH (HKPD)
Abstract
Private minibus car travel is currently the choice of the people of Indragiri Hilir in supporting activities. Based on a preliminary survey and comparison with Law Number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation, information was obtained that: black plate travel does not have a route permit; vehicles do not pass due diligence; and operators do not pay various levies set for passenger transportation. The high growth of travel agents for land travel business in Indragiri Hilir did not make a positive contribution to the regional original income of the Indragiri Hilir Regency. This study aims to take inventory of the potential for regional original revenue sourced from the operations of travel agents in the land travel business. The results of the study are the potential of PAD that needs to be optimized for land travel business, namely route permit fees; (2) terminal levies; (3) motor vehicle testing retribution; (4) motorized vehicle title transfer fee; (5) advertising tax; (6) PBB-P2 and (7) Parking tax. This research suggests to the government that it should be able to enforce the regulations that have been published in order to increase local revenue.
Travel Mobil Minibus pribadi saat ini menjadi pilihan masyarakat Indragiri Hilir dalam menunjang aktivitas. Berdasarkan survey pendahuluan dan dikomparasi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, diperoleh informasi bahwa: Travel Plat Hitam tidak memiliki izin trayek, Kendaraan tidak melalui uji kelayakan, serta tidak membayar berbagai retribusi yang ditetapkan untuk angkutan penumpang. Tingginya pertumbuhan Travel Agen Usaha Perjalanan Darat di Indragiri Hilir tidak memberikan kontribusi positif bagi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisir potensi – potensi Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Operasional Travel Agent Usaha Perjalanan Darat. Hasil Penelitian yaitu potensi PAD yang perlu di optimalisasi pada Travel Usaha Perjalanan Darat yaitu Retribusi Izin Trayek; (2) Retribusi Terminal; (3) Retribusi Pengujian Kendaraan bermotor; (3) Pajak Kendaraan Bermotor; (4) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; (5) Pajak Reklame; (6) PBB-P2; (7) Retribusi Parkir di tepi jalan umum. Penelitian ini menyarankan kepada pihak Pemerintah untuk dapat menegakkan Regulasi-regulasi yang telah di terbitkan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
References
[2] Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
[3] S. Jumarni, “Penerapan peraturan daerah kabupaten indragiri hilir nomor 13 tahun 2018 tentang pengelolaan rumah kos di kecamatan tembilahan kabupaten indragiri hilir,” Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim II, 2022. [Online]. Available: http://repository.uin-suska.ac.id/58079/1/GABUNGAN KECUALI BAB IV.pdf
[4] M. S. Nasir, “Analisis Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah Setelah Satu Dekadeotonomi Daerah,” J. Din. Ekon. Pembang., vol. 2, no. 1, p. 30, 2019, doi: 10.14710/jdep.2.1.30-45.
[5] D. P. K. Kemenkeu, Penggalian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Kementrian Keuangan Republik Indonesia, 2021.
[6] Undang-Undang No 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2009.
[7] Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
[8] Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Trayek. 2019. [Online]. Available: https://riau.bpk.go.id/retribusi-izin-trayek-perda-inhil-nomor-3-tahun-2019-peraturan-daerah-tentang-retribusi-izin-trayek/#
[9] Perda Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Perda Nomor 65 Tahun 2000 Tentang Retribusi Penumpang Umum.
[10] PERATURAN DAERAH KAB. INHIL NOMOR 4 TAHUN 2019 Tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KAB. INHIL NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.
[11] PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 8 TAHUN 2O11 TENTANG PAJAK DAERAH. 2015.
[12] Peraturan Gubernur Riau Nomor 62 tahun 2015 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Provinsi Riau tahun 2015.
[13] Perda Kabupaten Indragiri Hilir nomor 7 tahun 2008 tentang Pajak Reklame. 2008. [Online]. Available: https://jdihn.go.id/files/301/32_7_Tahun_2008.pdf
[14] Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir nomor 22 tahun 2020 tentang petunjuk pelaksanaan Pengelolaan Pajak Daerah. 2020.
[15] E. A. Damanik, “Tata Cara Pengenaan PBB Sektor P2 Atas Rumah Kost Atau Kamar Kost (Studi Kasus pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan),” Universitas Sumatera Utara, 2020. [Online]. Available: http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/26219
Copyright (c) 2023 Selodang Mayang: Jurnal Ilmiah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
