PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP SEBAGAI SUMBER PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SELAIN APBN/APBD DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Abstract

Ketersediaan infrastruktur adalah faktor utama penggerak perekonomian, sehingga dengan rendahnya
tingkat investasi untuk penyediaan infrastruktur akan sangat berdampak negatif pada pertumbuhan
ekonomi suatu wilayah. Tantangan utama yang dihadapi adalah funding gaps antara kebutuhan investasi
infrastruktur dengan relatif terbatasnya kemampuan keuangan negara untuk memenuhi kebutuhan
tersebut. Pemberlakuan sistem otonomi daerah dengan dasar Undang Undang (UU) Nomor 32 tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mendelegasikan beberapa kewenangan Pemerintah Pusat
kepada Pemerintah Daerah (Pemda), salah satu diantaranya adalah sektor transportasi. Hal tersebut
menjadikan Pemda (Propinsi dan Kabupaten/Kota) memegang peranan sangat penting dalam
mewujudkan ketersediaan infrastruktur transportasi yang dapat mendukung aktivitas transportasi
daerah dan terintegrasi dalam sebuah sistem transportasi nasional (SISTRANAS), dan konsep Public
Private Partnership (PPP) merupakan alternatif strategi pembiayaan yang dapat diterapkan selain dari
APBN dan APBD. beberapa infrastruktur dapat dikelola dengan model PPP, adapun infrastruktur Kab.
Inhil yang dapat dikelola dengan PPP adalah Pelabuhan laut dan sungai; Jalan dan Jembatan;
Pembuangan Sampah Padat; Ketenagalistrikan; Penyediaan air minum. Sedangkan infrastruktur Kab.
Inhil yang tidak berpotensi dikelola dengan PPP adalah Bandar udara; Jalan Kereta Api; Penyediaan air
baku dan sistem irigasi; Penampungan Air Limbah; Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Minyak
dan Gas.