MENINJAU KEWENANGAN JAKSA SEBAGAI PENUNTUT UMUM TERHADAP PENINJAUAN KEMBALI DALAM SISTEM HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Abstract

Indonesia is a state of law, and one of the characteristics of a state of the law is upholding human rights, a free judiciary, and legality. Therefore, every applicable rule must be a reference for behavior in society. One of the matters relating to a review in a case must be in accordance with the legal provisions that govern it. However, at this time the review by the public prosecutor invites debate from legal experts. The method used in this research is normative legal research. Data in the form of primary legal materials and secondary materials with qualitative analysis. The results show that the Supreme Court has the authority to make breakthroughs to fill the legal void and update the law according to community developments. This breakthrough must be followed by the belief that there has been an error in the application of the law. This is different from the review of the convict Muchtar Pakpahan which was not a mistake in the application of the law. Therefore, the Supreme Court must be responsible for the reasons for accepting and deciding the case for review. The provisions in the elucidation of Article 21 are quite clear in stating that the review is only intended for the convict and his heirs. The explanation does not explain at all what the parties concerned mean. Therefore, the public prosecutor in the case of review interprets the article according to its interests to apply for a review (PK).

Indonesia adalah negara hukum, salah satu ciri dari negara hukum dengan menjunjung tinggi terhadap hak asasi manusia, peradilan yang bebas dan legalitas.  Oleh karena itu setiap aturan yang berlaku harus menjadi acuan untuk berperilaku dalam masyarakat. Salah satunya hal yang berkaitan dengan peninjauan kembali dalam suatu perkara harus sesuai dengan ketentuan hukum yang mengaturnya. Namun saat ini Peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum mengundang perdebatan dari para ahli hukum.  Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif. Data berupa bahan hukum primer dan bahan sekunder dengan analisa kualitatif. Hasil penelitian bahwa Mahkamah Agung berwenang melakukan terobosan untuk mengisi kokosongan hukum dan memperbarui hukum sesuai perkembangan masyarakat. Terobosan  tersebut harus diikuti keyakinan adanya kesalahan dalam penerapan hukum. Hal tersebut berbeda dengan peninjauan kembali dengan terpidana Muchtar Pakpahan yang bukan merupakan kesalahan dalam penerapan hukum. Oleh karena itu, Mahkamah Agung harus mempertanggungjawabkan alasan menerima dan memutus perkara peninjauan kembali itu. Ketentuan dalam penjelasan Pasal 21 itu telah cukup tegas menyatakan peninjauan kembali hanya diperuntukan bagi terpidana dan ahli warisnya. Pada penjelasan sama sekali tidak diterangkan apa yang dimaksud pihak-pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, jaksa penuntut umum pada perkara peninjauan kembali menafsirkan pasal tersebut sesuai kepentingannya untuk mengajukan peninjauan kembali (PK).